Adalah kredit/pembiayaan yang
diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable.
Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki
kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat
mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain:
pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan
simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan
Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang
Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro,
maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha
mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi,
atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank
Pelaksana.
1. Maksud dan Tujuan
Dalam rangka pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan
penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang
bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKMK. Kebijakan
pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:
- Peningkatan akses pada sumber
pembiayaan
- Pengembangan kewirausahan
- Peningkatan pasar produk UMKMK
- Reformasi regulasi UMKMK
- Pengembangan kewirausahan
- Peningkatan pasar produk UMKMK
- Reformasi regulasi UMKMK
Upaya peningkatan akses
pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan
kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November
2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas
penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo.
Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri,
Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin.
2. Skema Penyaluran
Skema Penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR) adalah skema Kredit/Pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM
dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai
persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR
adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga
kerja.
Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pad a tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM dipimpin Bapak Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan Koperasi, Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. Dengan demikian UMKM dan Koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi.
KUR telah diluncurkan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 5 Nopember 2007. Peluncuran KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong Perbankan menyalurkan kreditj pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Peluncuran tersebut merupakan tindaklanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.
Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pad a tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM dipimpin Bapak Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan Koperasi, Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. Dengan demikian UMKM dan Koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi.
KUR telah diluncurkan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 5 Nopember 2007. Peluncuran KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong Perbankan menyalurkan kreditj pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Peluncuran tersebut merupakan tindaklanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.
Berikut adalah Instansi Pembinanya:
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM
- Departemen Pertanian
- Departemen Kelautan dan Perikanan
- Departemen Perindustrian
- Departemen Kehutanan
- Instansi terkait lainnya.
Berikut adalah Skemanya:
- Secara umum Skema KUR yang telah disepakati Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin dan Permerintah sebagai berikut:
- Nilai Kredit maksimal Rp500 juta per debitur
- Bunga maksimal 16% per tahun (efektif)
- Pembagian resiko penjaminan: Perusahaan Penjaminan 70% dan Bank Pelaksana 30%.
- Penilaian Kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana.
- UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP)
3.
Latar Belakangnya
Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan
Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian
nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain :
jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak
tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja,
memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang
dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi
strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan
hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya
masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah
sering diungkapkan, antara lain : manajemen, permodalan, Teknologi, bahan baku,
informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta
kemitraan.
4.
Kesimpulan
Padahal kita paham program KUR yang menjadi salah satu program andalan
pemerintah seharusnya bisa menjadi katalisator dalam kebuntuan pengembangan
UMKM. Niat mulia program KUR adalah memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan
pendanaan dengan suku bunga yang murah.Tapi
kenyataan di lapangan suku bunga yang didapatkan UMKM masih terbilang tinggi.
5. Saran
Karena itu.kita harap usaha pemerintah melibatkan perbankan swasta untuk menyalurkan dana KUR bisa dibarengi dengan berbagai upaya perbaikan. Sebutlah misalnya bagaimana meminimalkan persyaratan kredit tanpa menanggalkan prinsip kehati-hatian, terutama soal jaminan. Salah satu penyebab rendahnya daya serap KUR belakangan ini karena persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku UMKM. Tentu saja ganjalan pokoknya adalah tingkat suku bunga yang tidak kompetitif. Jangan heran kalau pelaku usaha kecil kembali melirik rentenir; biar bunga mencekik, tapi mudah mendapatkan pembiayaan.
Karena itu.kita harap usaha pemerintah melibatkan perbankan swasta untuk menyalurkan dana KUR bisa dibarengi dengan berbagai upaya perbaikan. Sebutlah misalnya bagaimana meminimalkan persyaratan kredit tanpa menanggalkan prinsip kehati-hatian, terutama soal jaminan. Salah satu penyebab rendahnya daya serap KUR belakangan ini karena persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku UMKM. Tentu saja ganjalan pokoknya adalah tingkat suku bunga yang tidak kompetitif. Jangan heran kalau pelaku usaha kecil kembali melirik rentenir; biar bunga mencekik, tapi mudah mendapatkan pembiayaan.
Sumber:
Harian berita kota
Harian rakyat merdeka
